Tuesday, November 12, 2019

Mewujudkan Harapan Baru bagi Kemajuan Daerah Terpencil Melalui Konektivitas untuk Pemerataan Pembangunan

Tags


“ Happiness lies in the joy of Achievement and the thrill of creative effort” –Franklin D. Roosevelt

Bicara tentang Negara Indonesia, tentu kita akan disuguhi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di tengah masyarakatnya yang heterogen. Hidup berdampingan, bahu membahu membangun Indonesia agar menjadi lebih baik dan maju.

Sejak tahun 1969, Pemerintah telah meletakan dasar-dasar pembangunan yang terencana dan komprehensif dengan berbagai upaya pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional . Gejolak di berbagai bidang khususnya sosial, politik, dan ekonomi mengiringi perjalanan pembangunan bangsa Indonesia dari waktu ke waktu , Kesemuanya mampu bangsa ini lalui dengan baik. Tetapi, Gelombang yang menimpa Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang dikenal dengan istilah krisis moneter dan disusul dengan krisis ekonomi, krisis politik dan krisis kepercayaan, menjadi awal terpuruknya Indonesia.

Hal tersebut membawa kerusakan di segi kehidupan yang sudah dengan susah payah dibangun selama ini, banyak kemajuan yang telah diraih dengan usaha yang tidak mudah pada saat itu, terancam mengalami kemunduran. Produksi nasional mengalami penurunan yang sangat signifikan serta pengangguran meningkat sangat tajam, Jumlah masyarakat miskin yang semula menurun namun menunjukan gejala naik kembali, Angka partisipasi pendidikan yang semula menunjukan peningkatan tapi sayangnya terancam turun, status gizi dan kesehatan Masyarakat terutama Bayi dan Ibu hamil juga terkena imbasnya, tindak kriminalitas semakin menjadi-jadi, Indonesia pun beresiko sekali kehilangan satu generasi pada saat itu. 

Atas dasar keadaan ini, Pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikan keharmonisan bangsa di segala bidang hingga lahirlah Reformasi Pembangunan sebagai solusi untuk menjaga stabilitas Indonesia. Pasca lahirnya reformasi pembangunan, Indonesia berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, di mana ini yang menjadikan Indonesia mulai mengepakan sayapnya sebagai negara berkembang. 

Hal ini terlihat dari masifnya pembangunan sarana dan prasarana yang terus dilakukan oleh Pemerintah, terutama untuk daerah perkotaan yang relatif lebih cepat proses pembangunannya, menimbang banyaknya aktivitas serta jumlah penduduk di daerah tersebut.

Namun, Dibalik pencapaian itu, saya melihat ada ketimpangan yang terjadi. ketidakmerataan pembangunan terutama di daerah terpencil menjadi masalah yang cukup memprihatinkan, Angkutan Umum yang terbatas, Penyeberangan yang terbatas dan Jalur transportasi yang tidak layak untuk dilalui semakin membuat masyarakat dearah terpincil menjadi masyarakat yang tertinggal. 

Sebagai kepala keluarga yang seharian beraktivitas di luar rumah, ditambah lagi tempat tinggal saya yang cukup jauh dari perkotaan, merasakan sekali dampak dari ketidakmerataan pembangunan yang berfokus hanya pada pembangun daerah perkotaan. Jalan berlubang yang dipenuhi dengan air kubangan banjir , kadang membuat sepeda motor saya secara tidak sengaja terperosok ke dalamnya. alhasil, saya harus ikhlas pulang ke rumah mengganti baju dan bergegas kembali untuk pergi bekerja . 


Sumber : Dokumen Pribadi

Hal serupa juga dialami oleh rekan kerja saya, yang merupakan masyarakat di desa Hamparan Perak (Sumatera Utara). Untuk sampai di tempat bekerja, beliau harus memberanikan diri menyeberangi sungai dengan bantuan rakit, di mana tidak hanya masyarakat setempat saja yang naik ke atas rakit tersebut tetapi juga sepeda motor. Lalu siapa yang akan menjamin keselamatan mereka ? karena pihak penyedia rakit tidak menyediakan sama sekali lifeguard untuk para penumpang. 


Namun begitu, masyarakat tetap saja menggunakan jasa penyeberangan tersebut, Mengingat jauhnya perjalanan yang mereka akan tempuh jika harus mengambil jalan lain sebagai alternatif. 

Sumber : Dokumen Pribadi

Ketimpangan dalam pembangunan, tidak hanya menyebabkan terhambatnya aktivitas penduduk daerah terpencil, namun juga berdampak pada sektor lain, seperti :

Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi

Masalah pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah terpencil menjadi momok yang memprihatinkan. Konektivitas pembangunan yang tidak merata mengakibatkan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah pedesaan,terpencil dan terpelosok enggan bersemangat dalam meningkatkan produktivitas. 


Masyarakat daerah terpencil yang notabane nya adalah para petani, susah mendapatkan pupuk dikarenakan harga yang mahal. Harga pupuk yang mahal menjadi logis dikarenakan proses distribusi ke daerah-daerah terpencil cukup memakan waktu dan beresiko. Belum lagi penjualan hasil pertanian yang murah disebabkan hasil pertanian yang tidak maksimal. 

Fakta tentang menurunnya pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil (tertinggal) berhasil saya himpun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun, terjadi penurunan angka persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.



Pembangunan transportasi penting sekali dalam menyokong keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil. Penyediaan jalur transportasi yang layak, Angkutan umum yang mudah diakses hingga jembatan penyeberangan yang menghubungkan antar desa yang terjamin keamanan-nya.

Rendahnya Tingkat Kepedulian akan Kesehatan

Saya paham sekali jika pembangunan di kota-kota besar lebih diprioritaskan dibandingkan dengan daerah terpencil. Menimbang, daerah perkotaan sebagai pusat berbagai aktivitas masyarakat. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga melonjak dari tahun ke tahun di daerah perkotaan, tentu pemerintah harus concern dalam memenuhi sarana dan prasarana yang dianggap vital untuk daerah tersebut. 


Di samping pembangunan yang cepat untuk daerah-daerah perkotaan, ternyata masih banyak ditemukan daerah-daerah lain seperti daerah pedesaan, terpencil dan terpelosok yang sama sekali tidak mengalami pembangunan dan bahkan sarana dan prasarana yang vital sifatnya, sangat sulit untuk ditemui. Seperti fasilitas kesehatan pemerintah, sebut saja Puskesmas dan Rumah Sakit. Sarana dan prasarana medis tersebut sangat sulit untuk ditemukan dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menjangkaunya. Belum lagi, penyaluran obat-obatan dari pusat ke daerah tersebut masih lambat dikarenakan aksesibilitas yang cukup sulit dan lagi-lagi memakan waktu serta tenaga medis yang terbatas. 

Hal demikian yang akhirnya menjadi pertimbangan penduduk daerah terpencil untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan pemerintah. Hal ini juga senada dengan data statistik dari Badan Pusat Statistik Indonesia yang telah merangkum data persentase penduduk/masyarakat yang lebih memilih untuk mengobati sendiri keluhan-keluhan seputar kesehatan mereka dibandingkan untuk datang langsung berkonsultasi di Fasilitas Kesehatan.



Dari infografis di atas, bisa dilihat meskipun terjadi penurunan angka persentase yang masih fluktuatif, namun bisa disimpulkan bahwa tingkat keengganan masyarakat dalam melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan tergolong cukup tinggi karena masih di atas 61%.

Merosotnya Partisipasi Pendidikan

Banyak sekali dampak dari ketidakmerataan pembangunan khususnya untuk daerah terpencil. Mulai dari akses jalan menuju ke sekolah yang cukup jauh untuk dijangkau. Seperti yang kita bisa lihat di televisi bahkan di media sosial sekalipun, bagaimana usaha anak-anak daerah terpencil untuk bersekolah. 


Mereka menyeberangi sungai dengan berenang di tengah derasnya arus sungai, ada yang terpaksa menggunakan jembatan penyeberangan yang sudah rusak dengan berjalan dari sisi-sisi tali jembatan penyeberangan yang sudah putus, menjelajahi hutan rimba tanpa alas kaki, berjalan menelusuri jalan setapak yang bisa mencapai berkilo-kilometer jauhnya. Pun sarana dan prasarana pendidikan juga tidak memadai hingga kesenjangan ekonomi yang memaksa anak-anak usia sekolah harus memilih berhenti mengenyam pendidikan.




Dari beberapa permasalahan yang menurut saya timbul akibat ketidakmerataan pembangunan tersebut, sejenak membuat saya terdiam dan berpikir bahwa cita-cita bangsa indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonseia, memajukan kesejahteraan umum,serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang rapi dalam pembukaan undang-undang dasar negara indonesia belumlah terpenuhi.

Lantas saya bertanya dalam hati, apakah pemerintah diam dan berlepas tangan untuk hal ini ? Saya pun mulai mencari tahu dan menemukan upaya nyata pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan yang 5 tahun belakangan ini dipimpin oleh Bapak Budi Karya Sumadi . Mari saya ajak kita semua untuk menyimak sepak terjang pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan dalam 5 tahun terakhir dalam menjamin Konektivitas untuk pemerataan pembangunan.

Visi, Misi dan Sasaran Kementerian Perhubungan 



Sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang upaya Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Konektivitas Pemerataan Pembangunan, ada baiknya kita tahu terlebih dahalu apa Visi, Misi dan Sasaran Strategis dari Kementerian Perhubungan yang telah saya sajikan dalam bentuk Infografis berikut ini.


Ternyata, Kementerian Perhubungan periode 2015-2019 telah menangkap sinyal tentang ketimpangan pembangunan di Indonesia. Karenanya, Penting sekali meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap jasa transportasi guna mendukung pengembang konektivitas antar wilayah. Syukurnya lagi, Kementerian Perhubungan memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan aksesibilitas masyarakat akan pelayanan jasa transportasi di daerah terpencil sebagaimana tertuang dalam salah satu misi Kementerian Perhubungan yaitu mewujudkan suksesnya Pembangunan Nasional.



Melihat sasaran strategis dari Kementerian Perhubungan, membuat saya yakin bahwa semua sektor akan terpenuhi dengan baik jika sasaran demi sasaran mampu terwujud. Untuk membuktikan pencapaian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, saya telah merangkum beberapa prestasi yang harus kita berikan apresiasi atas kerja nyata dari Kementerian tersebut. 



Realisasi Kinerja Kementerian Perhubungan dalam hal Pemenuhan Konektivitas Nasional

Kementerian Perhubungan berkonsentrasi penuh demi terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang terangkum dalam konektivitas nasional. di mana yang menjadi indikator capaian adalah terealisasinya Konektivitas antar Wilayah  yang meliputi transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Faktanya, Usaha Kementerian Perhubungan priode 2015 hingga 2019 dalam mewujudkan hal di atas pun membuahkan hasil.


Konektivitas antar Wilayah transportasi Darat, Kementerian Perhubungan menargetkan terbukanya sebanyak 237 Lintas Penyeberangan untuk Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan Perintis dan 55 Lintas Penyeberangan Komersil. Sementara itu, yang terealisasikan hingga akhir 2018 adalah sebanyak 222 Lintas penyebrangan Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan Perintis dan 61 Lintas Penyeberangan Angkutan Sungai,Danau dan Penyeberangan Komersil (Penambahan 6 Lintas Penyeberangan). Dengan demikian persentase ketercapaian kinerja untuk Konektivitas antar Wilayah Transportasi Darat mencapai 97,63%

Konektivitas antar Wilayah transportasi Laut, indikator ketercapaian untuk konektivitas antar wilayah transportasi laut diukur berdasarkan jumlah pelabuhan laut yang disinggahi oleh trayek liner untuk memastikan adanya layanan transportasi ke wilayah aktivitas komoditi eksport/import. Adapun target dari Kementerian Perhubungan adalah terbentuknya 636 lokasi pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Alhamdulillah, realisasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sesuai dengan target yang dijanjikan yaitu terbukanya 636 lokasi pelabuhan 
yang digunakan untuk melayani angkutan laut. Sehingga persentase capaiaannya adalah 100%.

Konektivitas antar Wilayah transportasi Udara, persentase ketercapaiaan untuk Konektivitas antar wilayah transportasi udara, sesuai dengan rasio ketercapaian tercatat bahwa Kementerian Perhubungan berhasil memperoleh 86,111%. Meski tidak mampu melampaui target 100%, persentase tersebut sudah mengcover seluruh wilayah kesatuan indonesia. Sebagai tambahan, Kementerian Perhubungan telah berhasil membangun beberapa bandara udara baru yang juga telah beroperasi. (Sumber : Ditjen Perhubungan Udara,2018)



Ini merupakan prestasi yang membanggakan dari Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Konektivitas Nasional. 


Konektivitas antar Wilayah Transportasi Perkeretaapian, pada transportasi perkeretaapian target rasio konektivitas antar wilayah sampai dengan tahun 2018 sebanyak 35 PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional. Sedangkan realisasinya di tahun 2018 adalah sebanyak 33 PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional. Sehingga persentase ketercapaian nya adalah sebesar 93,548%. Rincian target realisasi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut (Sumber : Ditjen Perkeretaapian, 2018).



Secara umum, data di atas merupakan keberhasilan kinerja pemerintah terutama Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Konektivitas Nasional. Tentu, sebenarnya yang ingin kita lihat adalah upaya dari Pemerintah untuk Menghapus ketimpangan dalam pemerataan pembangunan khususnya untuk daerah terpencil. Maka, berikut ini saya coba menyajikan data tentang upaya nyata dari Kementerian Perhubungan dalam menyukseskan Konektivitas untuk Pemerataan Pembangunan daerah terpencil.

Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Terpencil

Demi terwujudnya Konektivitas Nasional, maka salah satu tolak ukur penting adalah sejauh mana kepedulian pemerintah akan nasib pembangunan di daerah terpencil, Jika bicara skala Nasional kita bisa lihat prestasi kerja pemerintah lewat Kementerian Perhubungan dari penjelasan saya sebelumnya, lalu bagaimana dengan percepatan realisasi target capaian Kementerian Perhubungan dalam meningkat layanan transportasi khususnya di daerah terpencil ? untuk menjawab pertanyaan ini, tidak ada salahnya kita melihat infografis berikut ini.



Transportasi Darat

Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana transportasi guna mendukung produktifitas daerah terpencil menjadi konsentrasi penting Kementerian Perhubungan priode 2015-2019. 


Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil terluar dan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Kementerian Perhubungan mengambil gerak cepat guna merealisasikan layanan transportasi darat untuk daerah terpencil. 

Pada tahun 2018, Kementerian Perhubungan menargetkan membuka sebanyak 75 wilayah yang dilayani trayek perintis terutama angkutan darat ( Jalan dan Penyeberangan) yang melewati daerah terpencil dari 154 Wilayah (Kabupaten/Kota). Dan Alhamdulillah, 75 wilayah tersebut berhasil direalisasikan, sehingga Persentase Capaian Indikator Kinerja untuk Layanan Transportasi Darat terpenuhi 100%.


Tidak hanya sampai di situ, untuk meningkatkan rasio pelayanan angkutan darat (Jalan dan Penyeberangan) di daerah terpencil di masa mendatang, Kementerian Perhubungan akan melakukan beberapa hal berikut ini :

  1. Mengakomodir usulan daerah (pembukaan trayek angkutan jalan maupun lintas penyeberangan) untuk pelayanan di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.
  2. Mengalokasikan anggaran subsidi (baik angkutan jalan maupun angkutan penyeberangan perintis) untuk menjamin ketersediaan pelayanan di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.
  3. Melakukan monitoring pelayanan perintis secara berkala


Transportasi Laut

Untuk layanan transportasi laut,Kementerian Perhubungan menargetkan pembukaan 83 wilayah Trayek Kabupaten/Kota dari 122 Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Presiden No 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Target tersebut direalisasi dengan baik oleh Kementerian Perhubungan, dengan presentase capaian sebesar 100%.


Transportasi Udara

Pada layanan Transportasi udara, Kementerian Perhubungan telah berhasil membuka 450 rute perintis dan komersil yang melayani daerah terpencil di 133 bandar udara di Indonesia. Tentu ini menjadi indikator capaian yang sesuai target dengan persentase capaian 100%. 



Pencapaian Kinerja Kementerian Perhubungan tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan Nawacita Presiden Ke 3 (tiga) yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 


Setelah mengetahui upaya nyata dari Kementerian Perhubungan, saya begitu bahagia karena pemerintah tidak berlepas tangan begitu saja dalam memberantas ketidakmerataan pembangunan di pelosok Indonesia. Ini tentu akan menjadi harapan baru bagi masyarakat di daerah terpencil, harapan naiknya pertumbuhan ekonomi, harapan meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas serta harapan tingginya angka partisipasi pendidikan, sehingga sumber daya manusia di Indonesia akan mampu bersaing dengan negara lain dalam membangun negeri ini. 

Siapapun kita baik yang tinggal di perkotaan maupun di daerah terpencil sekalipun, kita adalah bangsa Indonesia, Bangsa yang akan menjadi ujung tombak lahirnya  peradaban gemilang yang mampu berdikari menyongsong masa depan bersinar. Sekali lagi, saya membenarkan isi dari Quote yang menjadi pembuka pada postingan saya ini, bahwa kebahagiaan itu terletak dari bagaimana cara kita menikmati sebuah pencapaiaan. 

Akhir kata, saya sebagai salah satu penduduk Indonesia mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar Kementerian Perhubungan atas kerja kerasnya dalam membangun Indonesia.

By the way, agar terus update berita dan informasi tentang Kementerian Perhubungan, tidak ada salahnya kita berkunjung ke media sosial resmi KEMENHUB.

Instagram : https://instagram.com/kemenhub151
Twitter : https://twitter.com/kemenhub151
Facebook: https://facebook.com/kemenhub151
Website : http://dephub.go.id



6 komentar

Jangan Lupa Tinggalkan Komentar, Mohon berkomentar yang positif.
EmoticonEmoticon